Mengatasi duplikasi lahan dan manfaat Satu Peta 2.0 untuk proyek IKN dan PSN

Hingga Juli 2024, 151 peta tematik telah dibuat oleh 22 kementerian/lembaga di 38 negara bagian. Satu Peta mendukung upaya peningkatan data geospasial dan pengelolaan perizinan.
Sistem Informasi Kartu (Kebijakan Kartu). Ini adalah sistem yang dikembangkan oleh pemerintah dan diharapkan menjadi alat https://desadigitalindonesia.com/ penting yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan semua peta tematik yang disediakan oleh berbagai otoritas dengan georeferensi yang akurat. Kebijakan ini diimplementasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Penerapan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta 1:50.000.

Platform terbaru dari inisiatif Satu Peta disebut One Map 2.0. Program ini mengintegrasikan data dan informasi geospasial dari berbagai instansi pemerintah untuk menjadikan informasi geospasial konsisten, akurat, dan terjangkau. Oleh karena itu, pada akhirnya akan mendukung pembangunan, khususnya Rencana Strategis Nasional (PSN) yang lebih efektif dan efisien.

Penerapan Sistem Informasi Satu Peta telah memberikan dampak positif terhadap berbagai proyek strategis nasional. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan Ibu Kota Kepulauan (IKN) di Kalimantan Timur. Sistem ini membantu merencanakan tata ruang, menemukan infrastruktur utama, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini termasuk mendukung pengelolaan sumber daya air melalui proyek seperti Bendungan Sepak Semoy.

Contoh lainnya adalah Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Jalan Tol Trans Sumatera. Oleh karena itu, kebijakan ini menghilangkan duplikasi lahan saat membangun jalan tol serta mempercepat proses pembebasan lahan dan konstruksi.

Lebih terintegrasi

Menurut Direktorat Jenderal Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sistem informasi Satu Peta sejauh ini terbukti sangat bermanfaat dalam pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN). dan Ibu Kota Kepulauan (IKN) terkait pemanfaatan peta untuk penataan ruang yang lebih terpadu.

“Untuk pekerjaan PSN khususnya IKN kami menggunakan sistem Satu Peta yang dikembangkan Kementerian PUPR. Kemajuannya dapat dilaporkan secara real time,” kata Direktur Pembinaan dan Pengembangan Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa ( 23 Juli 2024) kata Abdul Muis, dikutip antarnews.com.

Menurut situs setkab.go.id, pemerintah St. Petersburg telah resmi meluncurkan geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan whitepaper Kebijakan Satu Peta (OMP) Beyond 2024. Regis Jakarta, Jakarta, Kuningan, Kamis (18 Juli 2024). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan: “Kami berharap kebijakan satu kartu ini dapat meningkatkan efisiensi, menghindari duplikasi ruang dan mempercepat proses pembangunan.”

Menurut Pak Prabowo, percepatan pembangunan sangat penting bagi Indonesia. “Kekayaan kita besar sekali, potensi kita besar sekali, tapi kenyataannya kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, kita punya kebijakan yang cerdas, kita harus menjaga diri dari kebocoran tekad untuk memitigasi, memitigasi kecurangan, memitigasi kebijakan yang tidak melakukan hal tersebut. “Itu menguntungkan negara dan kepentingan nasional,” kata Prabowo.

Melalui Program Kebijakan Satu Peta, Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengurangi inefisiensi yang terjadi. Misalnya saja melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan PSN.